MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG AJUKAN UJI MATERI UU PILKADA KE MK

Details

Kamis, 02 Januari 2025 08:38

2 Januari 2025 – Binti Lailatul Masruroh, mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 166 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, Binti meminta agar pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang saat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialihkan menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berpendapat bahwa pembiayaan melalui APBD berpotensi mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu, mengingat anggaran tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mungkin mencalonkan diri kembali, serta partai politik pendukungnya di DPRD.

Read more: MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH...